Bupati Bekasi Peringatkan 154 Kades Baru: Jangan Korupsi Dana Desa, Kelola Anggaran Secara Transparan
Dok, HaloBekasi. Com
BEKASI, HaloBekasi.com – Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja mengingatkan 154 kepala desa (kades) yang baru dilantik agar menjaga integritas dan tidak menyalahgunakan kewenangan, khususnya dalam pengelolaan dana desa, alokasi dana desa, keuangan, maupun aset milik desa.
Peringatan tersebut disampaikan Asep saat melantik dan mengambil sumpah jabatan 154 kepala desa terpilih periode 2026–2034 dalam prosesi pelantikan di Lapangan Plaza Pemerintah Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Rabu (4/11/2026).
Dalam arahannya, Asep menegaskan bahwa jabatan kepala desa merupakan amanah masyarakat yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas.
"Jaga amanah dan integritas. Jalankan tugas dengan jujur, transparan dan akuntabel. Hindari segala bentuk penyalahgunaan wewenang dan korupsi," tegas Asep.
Ia secara khusus meminta para kepala desa agar mengelola seluruh anggaran dan aset desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penggunaan anggaran harus berorientasi pada kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.
"Pengelolaan keuangan dan aset desa harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, bukan justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok," katanya.
Selain menekankan pencegahan korupsi, Bupati Bekasi juga meminta 154 kepala desa tersebut meningkatkan kualitas pelayanan publik. Para kades diharapkan responsif terhadap kebutuhan, aspirasi, serta keluhan masyarakat di wilayah masing-masing.
Menurut Asep, kepala desa memiliki peran strategis dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial dan ekonomi masyarakat. Mulai dari penanganan kemiskinan, peningkatan sarana dan prasarana, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga perbaikan kualitas pelayanan publik.
Ia juga menegaskan bahwa pembangunan desa harus berjalan selaras dengan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Bekasi agar program pembangunan daerah dapat memberikan dampak nyata hingga tingkat masyarakat desa.
Melalui pelantikan tersebut, Asep berharap seluruh kepala desa yang baru dilantik mampu menjalankan masa jabatan delapan tahun dengan mengutamakan kepentingan masyarakat, menjaga kepercayaan publik, serta memastikan setiap anggaran desa dikelola secara tertib, transparan, dan bertanggung jawab.
Peringatan ini menjadi penegasan bahwa pengelolaan dana desa bukan sekadar persoalan administrasi anggaran, melainkan tanggung jawab publik yang harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan sesuai dengan ketentuan hukum.
(Eg@)








Komentar via Facebook