H.M Bachtiar: Bisa Terjadi Awal Februari 2027 Wapres Baru

Avatar photo

Tim Halo Bekasi - Admin

, 08 November 2026

facebook share twitter share line share telegram share wa copy

H.M Bachtiar: Bisa Terjadi Awal Februari 2027 Wapres Baru

Foto : H.M bachtiar, S.H., Ketua Umum Komunitas KDM Nusantara

Bekasi, HaloBekasi.com - Ketua Umum Komunitas KDM Nusantara, H.M Bachtiar, S.H., memperkirakan Indonesia akan memiliki Wakil Presiden baru pada awal Februari 2027. Prediksi itu ia sampaikan melalui halobekasi.com pada, Sabtu (07/11/2026).

Menurut Bachtiar, Wapres Gibran Rakabuming Raka makin terpuruk setelah adanya Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 yang dijatuhkan pada tanggal 30 Oktober 2026, yang menyatakan bahwa Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan SMA Gibran Rakabuming Raka tidak sah serta batal demi hukum.

“Posisi Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wapres, apa pun alasannya,” kata Bachtiar, Sabtu (7/11).

Bachtiar memprediksi awal Februari 2027 Indonesia sudah memiliki Wapres baru. Ia menghitung pergantian Wapres ini bisa diproses setelah masa reses anggota DPR/MPR berakhir.

Sebagai hak menyatakan pendapat, Ia setuju jika putusan Kasasi Mahkamah Agung ditindak lanjuti dengan Hak Angket agar bisa memanggil pemohon di Mahkamah Konstitusi, yakni Denny Indrayana Cs, dan penggugat di Mahkamah Agung, Subhan Palal.

Namun demikian, lanjut dia, DPR bisa melakukan impeachment tidak melalui angket karena sudah ada bukti kuat dari putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, dan langsung melakukan proses menyatakan pendapat untuk impeachment.

Dasar pendapat Bachtiar yaitu, Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 tanggal 30 Oktober 2026, yang menyatakan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan ijazah SMA Gibran tidak sah dan batal demi hukum, serta memerintahkan untuk ditarik dan dimusnahkan.

“Dalam amar putusan itu, jelas disebutkan tidak sah dan batal demi hukum, memerintahkan untuk ditarik dan dimusnahkan. Ilmu hukum tidak ada urusan dengan politik,” tegasnya.

Artinya apa, lanjut Bachtiar, dari diksi batal tersebut, maka suket itu dianggap tidak pernah ada sejak awal.

Sementara itu, soal eksekusi putusan Mahkamah Agung, menurut Bachtiar yang harus mengeksekusinya adalah Kemendikdasmen sebagai pihak penerbit suket. Caranya bisa dengan menyurati Gibran untuk mengembalikan suket itu, atau mendatangi Gibran untuk mengambilnya secara langsung.

"Terlepas Gibran mau menyerahkan atau tidak, secara hukum surat ini dianggap tidak ada," pungkasnya.* (eg)