DPP Komunitas KDM Nusantara Soroti Putusan MA Terkait Dokumen Pendidikan Gibran

Avatar photo

Tim Halo Bekasi - Admin

, 04 November 2026

facebook share twitter share line share telegram share wa copy

DPP Komunitas KDM Nusantara Soroti Putusan MA Terkait Dokumen Pendidikan Gibran

Foto : Ir. H. Deden Rohimat Hidayat

Bandung, HaloBekasi.com – Dinamika hukum dan politik nasional kembali menjadi perhatian publik setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan kasasi terkait gugatan keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka.

Menyikapi perkembangan tersebut, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komunitas KDM Nusantara menyampaikan pandangannya melalui Pengurus DPP sekaligus Pendiri (Founder) Komunitas KDM Nusantara, Ir. H. Deden Rohimat Hidayat.

“Persoalan tersebut harus disikapi secara objektif, terbuka, dan mengedepankan supremasi hukum. Perkara yang menyangkut pejabat tinggi negara tidak boleh dipandang semata-mata sebagai persoalan persaingan politik, melainkan juga menyangkut kepastian hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan negara,” kata Deden Rohimat Hidayat kepada awak media, Rabu (04/11).

MA Kabulkan Kasasi, Gugatan Terkait Dokumen Penyetaraan Pendidikan Dikabulkan

Sebagaimana diberitakan, Mahkamah Agung pada Jumat, 30 Oktober 2026, mengabulkan kasasi dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026 yang diajukan oleh H.M. Subhan Palal terhadap Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Dalam informasi amar putusan yang dipublikasikan melalui Kepaniteraan MA disebutkan:

"Kabul kasasi, batal putusan judex facti, adili sendiri: kabul gugatan penggugat seluruhnya."

Putusan tersebut membatalkan putusan pengadilan tingkat sebelumnya dan mengadili sendiri perkara dengan mengabulkan gugatan penggugat.

Objek perkara berkaitan dengan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 mengenai penyetaraan pendidikan SMA Gibran Rakabuming Raka.

Deden menilai perkembangan tersebut perlu mendapatkan perhatian serius dari instansi pemerintah yang berkaitan dengan penerbitan dokumen administratif tersebut.

Menurutnya, pelaksanaan putusan pengadilan harus menjadi prioritas agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum di tengah masyarakat.

Minta Pemerintah Berikan Penjelasan Terbuka

DPP Komunitas KDM Nusantara juga mendorong kementerian dan lembaga terkait untuk memberikan penjelasan secara transparan mengenai proses penerbitan dokumen penyetaraan pendidikan yang menjadi objek perkara.

Keterbukaan informasi dinilai penting agar masyarakat mendapatkan penjelasan berdasarkan fakta dan ketentuan hukum, bukan sekadar informasi yang berkembang melalui media sosial.

Deden berpandangan, persoalan tersebut tidak seharusnya dipelintir menjadi pertentangan antara kelompok pendukung dan pihak yang mengkritik Wakil Presiden.

Hal yang lebih penting adalah memastikan bahwa setiap proses administrasi pemerintahan berjalan sesuai peraturan perundang-undangan.

Putusan Administratif dan Jabatan Wakil Presiden Harus Dibedakan

Lebih lanjut, Deden mengingatkan agar masyarakat memahami perbedaan antara pembatalan keputusan administrasi negara dan mekanisme pemberhentian seorang pejabat yang menduduki jabatan konstitusional.

Menurutnya, putusan MA terkait dokumen penyetaraan pendidikan tidak boleh langsung ditafsirkan sebagai keputusan pemberhentian Gibran dari jabatan Wakil Presiden.

Persoalan mengenai kedudukan dan pemberhentian Wakil Presiden memiliki mekanisme tersendiri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Karena itu, seluruh pihak diminta menghormati proses hukum dan tidak membangun kesimpulan yang melampaui substansi putusan pengadilan.

MA Perlu Memberikan Penjelasan Mengenai Pertimbangan Hukum

Perhatian publik terhadap perkara ini semakin meningkat setelah Mahkamah Agung membatalkan agenda konferensi pers yang sebelumnya dijadwalkan pada Senin, 2 November 2026.

Pembatalan tersebut disampaikan karena Biro Hukum dan Humas MA belum menerima salinan resmi putusan perkara Nomor 742 K/TUN/2026 sehingga belum dapat memberikan penjelasan secara menyeluruh mengenai substansi dan pertimbangan hukum majelis hakim.

Deden menilai penjelasan resmi dari lembaga peradilan sangat penting untuk memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat.

Menurutnya, transparansi lembaga negara merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan demokrasi Indonesia.

Jangan Biarkan Polemik Elite Mengorbankan Kepentingan Rakyat

Di tengah berkembangnya polemik tersebut, Deden mengingatkan pemerintah dan seluruh elite politik agar tetap memperhatikan persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat.

Mulai dari kondisi ekonomi, pemerataan pendidikan, lapangan pekerjaan, kesejahteraan sosial, hingga peningkatan pelayanan publik harus tetap menjadi agenda utama penyelenggaraan pemerintahan.

Ia berpandangan bahwa perbedaan pandangan politik merupakan bagian dari demokrasi. Namun, jangan sampai perbedaan tersebut berkembang menjadi konflik sosial yang mengganggu persatuan bangsa.

KKDM Nusantara Tegaskan Sikap Independen

Menutup pernyataannya, Ir. H. Deden Rohimat Hidayat menegaskan bahwa Komunitas KDM Nusantara tetap berkomitmen menjaga independensi organisasi dan tidak menjadikan kepentingan politik praktis sebagai dasar dalam menyikapi persoalan nasional.

Sebagai organisasi kemasyarakatan, KKDM Nusantara memiliki tanggung jawab moral untuk ikut mengawal kehidupan demokrasi, mendorong penegakan hukum, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

"Kami tidak berpihak kepada kepentingan kekuasaan maupun kepentingan kelompok politik tertentu. Prinsip kami adalah berpihak kepada kepentingan rakyat, keadilan, kebenaran, dan supremasi hukum. Siapa pun yang memegang jabatan publik harus menghormati hukum dan menjalankan amanah sesuai konstitusi," ujarnya.

Ia berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan secara terbuka, objektif, dan melalui mekanisme hukum yang berlaku.

"Pancasila adalah dasar kita, Bhinneka Tunggal Ika adalah semangat persatuan kita, dan pengabdian kepada masyarakat adalah wujud nyata kebersamaan kita," menjadi pesan kebangsaan yang turut ditegaskan dalam sikap Komunitas KDM Nusantara.

Dengan demikian, DPP Komunitas KDM Nusantara menyatakan komitmennya untuk terus mendorong tegaknya supremasi hukum, menjaga stabilitas nasional, dan mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan politik sesaat.* (jhar)