Tri Adhianto Minta Jadwal Ulang Pemeriksaan Kejagung, Kasus Dugaan Korupsi Migas Bekasi Rp2 Triliun Jadi Sorotan

Avatar photo

Tim Halo Bekasi - Admin

, 18 November 2026

facebook share twitter share line share telegram share wa copy

Tri Adhianto Minta Jadwal Ulang Pemeriksaan Kejagung, Kasus Dugaan Korupsi Migas Bekasi Rp2 Triliun Jadi Sorotan

Tri,Adhianto Tjahyono, Wali Kota Bekasi, photo dokumen haloBekasi.

Bekasi, HaloBekasi.com – Penyidikan dugaan korupsi tata kelola kerja sama operasi (KSO) PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi dengan PT Pertamina EP terus bergulir. Kali ini, perhatian tertuju kepada Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono yang dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai saksi oleh penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung).

Namun, Tri Adhianto tidak menghadiri panggilan pemeriksaan yang dijadwalkan pada Selasa (17/11/2026). Melalui surat resmi, ia meminta agar jadwal pemeriksaan diundur hingga pekan berikutnya.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, membenarkan ketidakhadiran tersebut. Menurutnya, penyidik telah menerima permohonan penjadwalan ulang dari pihak Wali Kota Bekasi.

Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan penyidikan dugaan penyimpangan tata kelola kerja sama operasi antara PT Migas Kota Bekasi dan PT Pertamina EP selama periode 2009–2024.

Dugaan Kerugian Negara Ditaksir Rp2 Triliun

Dalam perkara ini, Kejagung memperkirakan potensi kerugian keuangan negara mencapai sekitar Rp2 triliun.

Penyidik tengah mendalami berbagai aspek kerja sama, termasuk mekanisme perizinan, tata kelola perusahaan, serta proses pelaksanaan kerja sama dengan pihak mitra.

Sebelumnya, penyidik Jampidsus juga telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi yang berkaitan dengan perkara tersebut, termasuk Kantor Sekretariat Daerah Kota Bekasi dan Bagian Hukum Setda Kota Bekasi.

Pemeriksaan sejumlah saksi dari unsur pemerintahan maupun pihak perusahaan juga dilakukan untuk memperkuat proses penyidikan.

Kejagung Siapkan Pemeriksaan Lanjutan

Kejagung menyatakan akan menjadwalkan kembali pemeriksaan Tri Adhianto pada pekan depan.

Pemeriksaan tersebut diharapkan dapat memberikan keterangan yang dibutuhkan penyidik dalam mengungkap secara menyeluruh tata kelola kerja sama migas yang menjadi objek penyidikan.

Hingga berita ini disusun, belum ada pengumuman resmi mengenai penetapan tersangka dalam perkara tersebut.

Kasus ini menjadi perhatian masyarakat karena menyangkut pengelolaan badan usaha milik daerah (BUMD), transparansi kerja sama bisnis, serta potensi kerugian keuangan negara.

Publik pun menantikan perkembangan penyidikan Kejagung, termasuk penjelasan mengenai mekanisme kerja sama dan pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaannya.

Catatan: Tri Adhianto dipanggil dalam kapasitas sebagai saksi. Permohonan penjadwalan ulang pemeriksaan tidak dapat dimaknai sebagai bukti keterlibatan dalam tindak pidana. Semua pihak tetap harus dihormati hak hukumnya sesuai asas praduga tak bersalah. (Eg@)